KUTAI BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna VIII masa sidang I Tahun 2025, pada Senin (21/4/2025), untuk mendengarkan jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, dengan dimulai pada pukul 14.49 WITA.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, didampingi Wakil Ketua II, Sepe, Ketua Komisi Fraksi Golongan Karya, H. M. Zainuddin Taib, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kutai Barat, Ayonius, anggota DPRD, Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda), serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutai Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwai mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, dan masukan konstruktif terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Menurutnya, masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.
Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah untuk mempercepat realisasi anggaran tahun berjalan.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golongan Karya, serta Gerindra Demokrasi Keadilan (F-GDK) terhadap capaian kinerja pembangunan tahun 2024. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan mempercepat pelaksanaan program agar pembangunan bisa lebih optimal,” ujar Nanang Adriani.
Nanang Adriani juga menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk melanjutkan pembangunan daerah diwujudkan melalui Visi Misi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat.”
Menurutnya, LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD merupakan laporan kinerja program dan kegiatan yang bersifat naratif dan tidak langsung berkaitan dengan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh BPK. Meski begitu, data dan informasi dalam LKPJ tetap berpedoman pada realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang juga diaudit oleh BPK.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR), tengah berupaya melakukan pembenahan manajemen infrastruktur jalan, dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Salah satunya adalah Penyusunan Feasibility Study (FS) untuk pembangunan Jembatan Mahakam Melak yang menghubungkan Kecamatan Mook Manaar Bulatn, dengan anggaran sebesar Rp500 juta pada tahun 2024.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga akan melanjutkan beberapa proyek infrastruktur lainnya, seperti redesain lanjutan pembangunan Jalan Bung Karno hingga Ombau dan Juaq Asa, serta pembangunan Kristen Center, dengan total anggaran mencapai Rp1,5 miliar.
Terkait dengan tata kelola penyelenggaraan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten juga mencatat ada 2.579 ruas jalan, dan melalui alokasi anggaran tahun 2025, akan mengupayakan peningkatan kualitas jalan-jalan di Kabupaten Kutai Barat. Anggaran total yang dialokasikan untuk tahun 2025 mencapai Rp336,6 miliar, yang mencakup perbaikan jalan dan promosi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
Di bidang air bersih, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga terus berupaya memperbaiki jaringan distribusi air bersih dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau BUMD untuk mempercepat pembangunan sarana air bersih.
Sebagai penutup, Wakil Bupati Nanang Adriani menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan terus mendorong pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kutai Barat.
Pewarta: Ichal
Editor: Nicha R
