SENIN (8/9/2025) sore saya mengikuti pelantikan menteri dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Beberapa jam sebelumnya, kabar reshuffle sudah ramai beredar di berbagai media, dengan spekulasi siapa saja yang akan digeser oleh Presiden Prabowo Subianto. Suasana di Istana Negara akhirnya menjawab semua kabar itu.
Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025, lima kementerian strategis resmi dirombak, yaitu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga meresmikan kementerian baru: Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri yang dilantik antara lain Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Prosesi berlangsung khidmat, disaksikan rohaniwan dan pejabat tinggi negara.
Dari sejumlah nama baru yang masuk kabinet, perhatian publik paling tertuju pada Purbaya Yudhi Sadewa. Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964, ia menamatkan pendidikan sarjana di Teknik Elektro ITB sebelum melanjutkan studi hingga meraih gelar Master dan Doktor bidang Ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Karier profesionalnya dimulai di Schlumberger Overseas SA sebagai field engineer, lalu beralih ke dunia ekonomi di Danareksa hingga dipercaya sebagai Chief Economist dan Direktur Utama Danareksa Securities.
Purbaya kemudian masuk ke lingkaran pemerintahan sebagai staf khusus di berbagai kementerian, sebelum menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves. Pada 2020, ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), posisi yang mengukuhkannya sebagai salah satu teknokrat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kini, ia mengemban tugas besar sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Rekam jejaknya menunjukkan Purbaya bukan figur baru. Ia terbiasa berada di lingkaran teknokrat sekaligus lingkaran politik, dikenal dekat dengan beberapa tokoh strategis pemerintahan. Dalam kapasitasnya di LPS, ia ikut mengawal penyelesaian kasus Bank Century dan pernah berperan sebagai Gubernur OPEC mewakili Indonesia. Latar belakang ini membuat publik menaruh ekspektasi besar bahwa Purbaya mampu mengelola fiskal negara di tengah kondisi yang penuh tekanan.
Perombakan kabinet kali ini tidak bisa dilepaskan dari riak politik beberapa pekan terakhir. Demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota besar menuntut transparansi fiskal, akuntabilitas APBN, serta konsistensi tata kelola anggaran. Kementerian Keuangan menjadi sasaran kritik paling keras. Maka pencopotan Sri Mulyani dan masuknya Purbaya jelas bukan sekadar rotasi, melainkan pesan politik bahwa Presiden ingin menunjukkan respons terhadap ketidakpuasan publik.
Namun, pergantian nama belum tentu meredakan keresahan. Publik menunggu apakah kabinet hasil reshuffle ini mampu menjawab persoalan mendasar: harga kebutuhan pokok yang terus melambung, ruang fiskal daerah yang semakin menyempit akibat pemangkasan DBH, hingga lapangan kerja yang makin terjepit. Dalam kondisi ini, Purbaya akan diuji. Stabilitas ekonomi selalu menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintahan, dan Menteri Keuangan adalah sosok yang paling ditunggu kiprahnya.
Khusus di Kaltim, isu fiskal kian mendesak. Pemangkasan DBH membuat APBD provinsi maupun kabupaten/kota makin terbatas. Anggaran pembangunan di Kukar, Samarinda, Balikpapan, Bontang hingga daerah penyangga IKN ikut tertekan. Program strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat harus berebut alokasi di tengah fiskal yang sempit. Publik di daerah penghasil berharap Menteri Keuangan baru bisa menjaga distribusi agar mereka tidak terus terpinggirkan.
Reshuffle juga membawa wajah baru di kementerian lain. Irfan Yusuf dipercaya memimpin Kementerian Haji dan Umrah, sementara Muhtarudin di pekerja migran dan Ferry Juliantono di koperasi diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Namun tanpa kerja nyata, langkah ini hanya akan menambah kekecewaan.
Reshuffle pada akhirnya hanyalah cara Presiden merapikan barisan. Figur lama diganti, wajah baru masuk. Namun yang dinilai rakyat bukan siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan sejauh mana mereka mampu menjawab persoalan hari-hari ke depan. Demonstrasi sebelum reshuffle adalah pengingat agar pemerintah lebih peka pada suara rakyat.
Publik kini menunggu, apakah wajah baru di kabinet bisa membawa solusi nyata, bukan sekadar pergantian nama. Harapannya, langkah ini jadi awal perbaikan kinerja dan lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
