SAYA membaca semua laporan wartawan Media Kaltim News Network (MKNN) dari lapangan. Setiap hari. Dari Balikpapan, Kubar, Mahulu, Samarinda, Bontang, Sangatta, Kaubun, hingga Biduk-Biduk. Di antara laporan itu, keluhan warga begitu nyata: jalan rusak, jembatan tak selesai, sinyal hilang, dan layanan dasar yang belum sepenuhnya hadir di pelosok.
Itulah sebabnya saya terus mengikuti langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Bukan semata karena mereka baru menjabat sejak 20 Februari 2025, tapi karena mereka memilih datang ke tempat-tempat yang selama ini terlalu sering dilupakan. Kali ini, ke wilayah utara Kaltim.
Rangkaian kunjungan kerja Rudy–Seno kali ini bukan seremoni. Sejak tanggal 13 Juli 2025, mereka bergerak dari Kutai Timur hingga Berau, turun langsung ke titik-titik krusial. Dalam rombongan turut mendampingi Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum yang juga istri Rudy Masud, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Plt Asisten Administrasi Umum Setda Kaltim, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji M. Fitra Firnanda, Kepala Bapenda Hj Ismiati, para asisten, kepala biro, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, serta pimpinan OPD Pemprov Kaltim.
Di Jembatan Sungai Nibung, yang mangkrak sejak 2014, mereka menyaksikan sendiri warga yang masih antre feri di bawah terik matahari. “Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Berapa besar uang rakyat sudah digunakan tapi belum juga tuntas,” ujar Rudy. Seno Aji menambahkan jembatan itu akan memangkas waktu tempuh tiga jam dan mempercepat distribusi barang dari pesisir.
Kunjungan berlanjut ke Tanjung Redeb. Rudy meresmikan Rumah Sehat Baznas Berau, rumah sakit gratis yang melayani masyarakat miskin tanpa biaya. Dua shift pelayanan aktif. Rencananya akan dikembangkan layanan rawat inap. Ia juga mengajak perusahaan menyalurkan CSR melalui Baznas, agar langsung menyentuh masyarakat.
Gubernur lalu meresmikan Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Ia bicara terbuka soal target PAD Rp2,05 triliun, digitalisasi pelayanan, dan pentingnya membangun kepercayaan publik. “Pelayanan yang baik adalah fondasi,” tegasnya.
Tak berhenti di layanan dasar, mereka juga mendorong keadilan sosial. Melalui program Gratispol dan Jospol, Gubernur memberikan penghargaan dan insentif kepada guru agama, penjaga rumah ibadah, hingga pendidik PAUD dan madrasah. Ini bukan acara basa-basi, tapi pengakuan negara atas pengabdian mereka yang jarang disebut tapi selalu hadir menjaga masyarakat.
Di Biduk-Biduk, Rudy meninjau proyek penahan abrasi sepanjang 12 kilometer. Ia tak hanya bicara beton dan teknis, tapi juga menekankan pentingnya pelestarian ekosistem lewat penanaman mangrove. “Kalau kita tanam bakau, ekosistem kembali hidup, dan masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.
Jalan-jalan rusak di batas Kutim–Berau juga ditinjau. Kepala Dinas PUPR Kaltim melaporkan kebutuhan anggaran Rp200 miliar untuk rekonstruksi ruas-ruas utama. Saat ini kondisi jalan Talisayan–Tanjung Redeb dan Kaliorang–Berau masih banyak yang tidak mantap.
Briefing pimpinan OPD digelar di Pulau Kaniungan. Bukan di ruang rapat ber-AC, tapi di alam terbuka, di tengah pantai dan semangat keterbukaan. Gubernur menyampaikan pentingnya soliditas internal, sekaligus menunjukkan bahwa kerja tak melulu soal gedung dan protokoler.
Dari sana, mereka juga menyambangi Labuan Cermin. Wisata unggulan yang disebut Rudy sebagai world class. Ia menekankan pentingnya kolaborasi Pemprov dan Pemkab Berau untuk memperbaiki akses, penginapan, kebersihan, hingga promosi.
Semua titik kunjungan itu menyimpan satu pesan: kehadiran pemerintah bukan lagi soal seremoni. Tapi mendengar, melihat, dan menyelesaikan.
Data Dinas PUPR mencatat, 70 persen jalan Kaliorang–Berau rusak. Talisayan–Tanjung Redeb pun masih jauh dari kata layak. Listrik belum merata. Air bersih terbatas. Sinyal pun kerap mati di saat paling dibutuhkan.
Gubernur bilang, “Kita bangun jalan bukan untuk 10 tahun, kalau bisa 100 tahun.”
Ucapan itu bisa jadi omong kosong—kalau hanya berhenti di pidato. Tapi jika dibuktikan dengan kerja dan kehadiran seperti ini, rakyat akan mencatatnya. Yang diingat rakyat bukan baliho, tapi siapa yang benar-benar datang dan bekerja.
Warga utara tak butuh janji lagi. Yang mereka tunggu sekarang cuma satu: tuntas!
Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
