Roadshow perdana Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kaltim dimulai dari Kota Bontang pada 12 November 2025. Saya sebenarnya masuk dalam jajaran pengurus, namun tidak bisa hadir karena masih berada dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Meski begitu, seluruh rangkaian pertemuan saya ikuti melalui laporan Ketua Umum, Y. Yopie Turang, karena roadshow ini merupakan langkah awal BMPS Kaltim membangun komunikasi dengan seluruh kepala daerah di Kaltim.
Sebagai organisasi yang menaungi sekolah dan madrasah swasta dari PAUD hingga SMA/SMK, BMPS Kaltim dibentuk untuk memperkuat posisi pendidikan swasta agar sejajar dengan negeri. Struktur kepengurusan 2025–2030 telah disahkan melalui SK BMPS Nasional Nomor 45/SKEP/P-BMPS-NAS/XI/2025. Dengan legalitas ini, BMPS memiliki mandat resmi untuk bermitra dengan pemerintah daerah, mendukung peningkatan kualitas sekolah swasta, serta mendorong kebijakan pendidikan yang lebih adil.
Pada level implementasi, BMPS juga memegang peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam merencanakan, mengevaluasi, dan menyelaraskan kebutuhan pendidikan swasta dengan kebijakan daerah. Fungsi ini membuat BMPS tidak hanya menjadi organisasi advokasi, tetapi juga kanal komunikasi formal antara pemerintah dan sekolah-sekolah swasta dalam isu mutu, pendanaan, pemerataan akses, hingga penguatan SDM pendidik.
Dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, ditegaskannya bahwa Pemkot siap bersinergi. Wawali menyambut baik keberadaan BMPS dan menilai sekolah swasta sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan kota.
Pemkot juga meminta BMPS menyiapkan data lengkap mengenai jumlah dan kondisi sekolah swasta di Bontang sebagai dasar pemetaan dan rencana dukungan pemerintah. Di tingkat Kota Bontang, kepengurusan BMPS juga akan segera terbentuk untuk memperkuat koordinasi antara sekolah swasta dan pemerintah daerah.
Sementara, Ketua BMPS Kaltim, Y. Yopie Turang, mengatakan bahwa komunikasi awal di Bontang berjalan efektif. “Pemkot Bontang membuka ruang yang luas bagi BMPS. Mereka ingin data yang akurat agar kebijakan bisa tepat sasaran,” ujar Yopie.
Selain itu, Pemkot menyampaikan komitmen untuk membantu pendanaan kegiatan BMPS di tingkat provinsi. Diskusi juga berkembang pada isu strategis seperti kemiskinan ekstrem, stunting, serta persoalan sosial-lingkungan yang berkaitan dengan pendidikan.
Bagi saya, pertemuan ini menunjukkan bahwa Pemkot Bontang membuka ruang bagi BMPS Kaltim sebagai mitra resmi. Bontang menjadi langkah awal sebelum melanjutkan kunjungan ke daerah lain untuk memperkuat peran sekolah swasta di Kaltim. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
