KEGIATAN kedua yang saya ikuti bersama Hetifah Sjaifudian pada Kamis (18/12) kemarin adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMKN 1 Bontang. Agenda ini terasa berbeda dari kegiatan sebelumnya.
Jika siang hari kami masih sempat makan dan berbincang santai di Bontang Nusantara. Selepas itu suasana berubah. Ritme menjadi lebih cepat, koordinasi lebih ketat, dan Hetifah terlihat benar-benar memastikan seluruh agenda berjalan rapi dan tepat waktu.
Saya duduk satu meja dengan beliau saat makan siang. Di meja itu juga hadir Prof. Dr. Ir. Najib Rohadi, M.Eng., Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Yhenda Permana selaku Ketua Pembina Yayasan Bessai Berinta yang menaungi STITEK Bontang, serta jajaran pengelola STITEK.
Obrolan mengalir santai. Namun di sela-sela diskusi, Hetifah beberapa kali tampak gelisah dan mencari stafnya untuk memastikan kesiapan kegiatan berikutnya di SMKN 1 Bontang.
“Pastikan lagi, apa di sana sudah siap. Jangan sampai mereka menunggu lama karena kita terlalu asyik ngobrol di sini,” katanya kepada staf.
Ketika staf menyampaikan bahwa telepon belum tersambung, Hetifah tetap meminta agar dicek ulang. Ini memang terlihat sepele, tetapi justru menunjukkan hal penting. Hatifah tidak ingin terlambat hadir di forum pelajar, apalagi membuat siswa menunggu.
Usai ishoma, rombongan langsung bergerak ke SMKN 1 Bontang. Acara dimulai sekitar pukul 13.30 Wita. Ruangan telah tertata rapi. Meja disusun membentuk huruf U dengan kursi peserta mengitari.
Di depan ruangan, terbentang spanduk kuning bertuliskan ‘Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, lengkap dengan foto Hetifah.
Pesertanya lebih dari 50 siswa dengan menggunakan seragam sekolah. Ada yang membawa buku catatan, ada yang memegang ponsel, dan beberapa tampak serius sejak awal. Forum ini jelas tidak disiapkan sebagai sosialisasi satu arah. Sejak awal, Hetifah langsung membuka ruang dialog.
Ia mengawali diskusi bukan dari definisi formal, tapi dari realitas yang dekat dengan keseharian anak-anak sekolah. Yakni soal korupsi, kepemimpinan, dan mengapa politik tidak boleh dijauhi.
“Korupsi itu bukan hanya urusan pejabat. Ini soal sistem dan budaya. Dan cara menguranginya tidak bisa hanya diserahkan ke DPR atau MPR, tapi tanggung jawab kita semua,” ujar Hetifah.
Ia mengingatkan agar anak-anak muda tidak justru alergi terhadap politik. “Kalau yang hebat-hebat menjauh dari politik, nanti yang mengisi justru orang-orang medioker. Itu yang berbahaya,” tegasnya.
Hetifah kemudian mengaitkan isu tersebut dengan konteks Bontang. Ia bercerita tentang pengalamannya bertemu pimpinan PT Badak LNG. Dulu, banyak posisi strategis diisi tenaga asing dengan gaji sangat mahal. Namun perlahan, posisi-posisi itu diisi putra daerah dan terbukti mampu berjalan dengan baik.
“Artinya apa? Anak-anak Bontang itu bisa memimpin. Anak SMK pun bisa memimpin, asal mau berani dan mau mempersiapkan diri,” katanya.
Masuk ke materi inti, Hetifah menjelaskan Empat Pilar dengan analogi sederhana. Negara, menurutnya, seperti organisasi besar yang membutuhkan aturan main. Jika OSIS memiliki tata tertib, maka negara memiliki UUD 1945 sebagai rujukan bersama.
Ia menyinggung pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, hak warga negara, dan kewajiban negara. Ia juga menjelaskan bahwa UUD 1945 pernah mengalami perubahan melalui amandemen. “Ada pasal-pasal yang berubah, tapi satu yang tidak pernah berubah, bentuk negara kita. NKRI itu final, tidak bisa ditawar,” tegas Hetifah.
Suasana forum semakin hidup ketika sesi tanya jawab dibuka. Hetifah memulainya dengan interaksi ringan. Ia menyebut jumlah anggota DPR RI sebanyak 580 orang dan menanyakan berapa jatah kursi Kaltim. Ketika jawaban “delapan” muncul, ia memberi hadiah kecil. Ruangan pun mencair, namun tetap tertib.
Ia kemudian menjelaskan logika sistem perwakilan. Dengan ratusan juta penduduk, mustahil seluruh warga terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu dipilih wakil. DPR mewakili jumlah penduduk, sementara DPD mewakili daerah dengan jumlah yang sama di setiap provinsi. Keduanya kemudian bersatu dalam MPR.
Penjelasan tersebut ia kaitkan dengan pendidikan politik. Anak-anak sekarang memang belum memilih karena usia, tetapi pada Pemilu 2029 nanti banyak dari mereka sudah memiliki hak pilih. “Jangan takut dengan politik karena isu korupsi, tapi justru gunakan hak pilih kalian dengan cerdas. Pilih orang yang sesuai aspirasi kalian, yang peduli lingkungan, pendidikan, dan transparansi,” pesannya.
Ia juga menyinggung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena politik langsung dinilai mahal dan rawan uang. “Ini masih wacana dan masih diperdebatkan. Tapi penting bagi kalian untuk tahu bahwa sistem demokrasi itu dinamis dan harus terus dikawal,” ujarnya.
Pertanyaan pertama datang dari siswa yang menyinggung globalisasi dan ideologi transnasional. Bagaimana Empat Pilar tidak sekadar menjadi jargon masa lalu, tetapi mampu membentengi Generasi Z di era batas negara yang makin kabur.
Hetifah menjawab reflektif. Globalisasi, katanya, adalah keniscayaan. Ia bahkan menyinggung fenomena “kabur aja dulu” sebagai bentuk kegelisahan generasi muda terhadap kondisi di dalam negeri. “Tapi globalisasi itu bukan cuma ancaman. Itu juga peluang,” kata Hetifah.
Ia mengajak siswa melihat program-program seperti SMK Go Global, peluang sertifikasi, dan kesempatan bekerja ke luar negeri. Menurutnya, belajar atau bekerja di luar negeri bukan berarti tidak nasionalis. “Kalian bisa pergi, belajar, bekerja, menyerap ilmu, lalu kembali dan membangun daerah serta bangsa,” ujarnya.
Ia lalu menekankan tiga hal penting: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cerita tentang pengalaman anak-anaknya belajar dan bekerja di berbagai negara ia sampaikan bukan untuk pamer, melainkan untuk menegaskan bahwa anak SMK tidak boleh membatasi mimpi hanya di satu kota.
Pertanyaan kedua datang dari siswi kelas XII Kimia Analis tentang penegakan hukum. Bagaimana DPR memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk terhadap pejabat tinggi negara.
Hetifah menegaskan bahwa konstitusi menjamin semua warga negara sama di mata hukum. Ia menjelaskan konsep check and balance antar lembaga negara. DPR tidak berdiri sendiri. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Ia menyinggung Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan sembilan hakim dengan tuntutan integritas tinggi. “Karena itu publik sangat terpukul ketika ada hakim yang justru terseret masalah. Padahal mereka seharusnya negarawan,” katanya.
Pertanyaan ketiga menyentuh aspirasi digital. Media sosial kini menjadi saluran utama keluhan masyarakat. Bagaimana DPR memastikan aspirasi itu tidak hanya viral, tetapi ditindaklanjuti.
Hetifah mengakui media sosial telah mengubah pola partisipasi publik. Viral memang bisa mempercepat perhatian, tetapi kebijakan tetap harus melalui verifikasi, data, dan prosedur agar tidak reaktif dan tidak sekadar mengikuti arus.
Pertanyaan terakhir menyinggung isu separatisme di Papua dan Aceh. Jika ada daerah ingin merdeka, apakah itu berarti mereka merasa terjajah.
Hetifah menjawab dengan hati-hati. NKRI, katanya, adalah bentuk negara yang tidak bisa diubah. Namun negara juga wajib menghadirkan keadilan, pemerataan, dan rasa dihargai di seluruh daerah. “Persatuan itu bukan slogan. Persatuan harus dirasakan melalui kebijakan yang adil,” tegasnya.
Saya mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Hetifah tampak sabar melayani dialog dengan para siswa. Dan yang tak kalah penting, siswa-siswi SMKN 1 Bontang tampil berani mengajukan pertanyaan dengan isu-isu aktual. Mereka tidak berhenti pada hafalan Empat Pilar, tetapi mengujinya dalam realitas.
Forum seperti ini memang penting. Anak-anak mungkin belum memilih hari ini. Namun cara berpikir mereka sedang dibentuk. Dan jika sejak dini mereka dibiasakan berdialog, memahami sistem, serta berani bertanya, maka demokrasi memiliki peluang tumbuh lebih sehat di masa depan.
Sebelum meninggalkan SMKN 1 Bontang, Hetifah juga menyerahkan bantuan lima bola futsal untuk SDN 005 Bontang Utara. Penyerahan dilakukan di lingkungan SMKN 1 Bontang dan diterima oleh perwakilan guru SDN 005. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga sekolah sekaligus pembinaan karakter peserta didik.
“Olahraga bukan hanya soal fisik, tapi juga soal disiplin, sportivitas, kerja sama, dan mental pantang menyerah,” pungkas Hetifah.
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
