SENDAWAR — Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan ke Brigif Teritorial Pembangunan 85/Benuo Taka Cakti, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Januari 2026.
Menjelang kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar rapat koordinasi bersama Brigif TP 85/BTC dan Kodim 0912 Kutai Barat, Jumat (9/1/2026), di Ruang Rapat Koordinasi Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat.
Rapat diikuti Komandan Brigif TP 85/BTC Kolonel Inf Alzaki secara virtual, Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan SDM Setdakab Kutai Barat Ali Sadikin, Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Kutai Barat Kamius Junaidi, sejumlah kepala OPD, pejabat Pemkab Kutai Barat, serta unsur Forkopimda.
Kunjungan kerja Menhan RI ke Kutai Barat bertujuan meninjau Markas Brigif TP 85/BTC sekaligus melihat langsung pelaksanaan program Borneo Integrated Farming Area (BIFA) yang dikelola Brigif TP 85/BTC sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam rapat tersebut, Dandim 0912 Kutai Barat Doni Fransisco menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas terselenggaranya koordinasi lintas sektor.
“Rapat ini sangat penting karena sejumlah poin krusial telah dibahas. Tujuannya agar seluruh rangkaian kunjungan Menteri Pertahanan nantinya dapat berjalan aman, lancar, dan sukses,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyatakan Pemkab Kutai Barat siap mendukung penuh program ketahanan pangan yang dijalankan Brigif TP 85/BTC. Ia menyebut Menhan RI dijadwalkan meninjau langsung batalyon di Camp Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang.
“Saya merasa tersanjung dan bangga atas rencana kunjungan Menteri Pertahanan ke Kutai Barat. Ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami,” ujar Bupati secara virtual.
Bupati juga menyinggung kondisi geopolitik global yang dinilai belum stabil, sehingga ketahanan pangan menjadi faktor strategis bagi keberlangsungan suatu negara, sebagaimana ditekankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Pengalaman pandemi Covid-19 tahun 2019 menjadi pelajaran penting. Saat banyak negara mengalami krisis pangan, Indonesia bersyukur mampu swasembada beras. Ini menjadi fondasi penting ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.
Ia menegaskan seluruh OPD terkait di lingkungan Pemkab Kutai Barat agar bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam mendukung program ketahanan pangan, termasuk pengelolaan lahan seluas kurang lebih 1.400 hektare.
“Seluruh OPD diharapkan mengerahkan sumber daya yang dimiliki serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi agar program ini berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal,” pungkasnya.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
