KUTAI BARAT – Pemkab Kutai Barat mengapresiasi dukungan dan masukan konstruktif dari tiga fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang II Tahun 2025 yang berlangsung di ruang sidang Kantor Sekretariat DPRD Kubar, Selasa (17/6/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyatakan bahwa dukungan dari fraksi-fraksi merupakan wujud sinergi positif antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Wabup menjelaskan bahwa strategi RPJMD telah diarahkan pada perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Fokus strategis meliputi peningkatan akreditasi lembaga pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan SMK berbasis potensi lokal melalui kemitraan multipihak.
“Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga tingkat pengangguran di Kubar dapat ditekan,” ungkapnya.
Untuk sektor kesehatan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil. Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan layanan rumah sakit rujukan dan puskesmas di tingkat kecamatan.
“Fokus utama kami adalah meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memperbaiki status gizi masyarakat,” tambah Nanang.
Terkait pandangan Fraksi Gerindra, Demokrat, dan Keadilan (GDK), Wabup menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah secara merata. Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan timbang, yang akan dipertimbangkan sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Infrastruktur yang mendukung distribusi barang dan jasa serta mobilitas masyarakat merupakan elemen penting dalam mendorong daya saing dan menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar mengenai peningkatan tata kelola pemerintahan, Wabup menegaskan bahwa penyusunan RPJMD telah mengadopsi pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Pemkab Kutai Barat berkomitmen mengimplementasikan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan, penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta digitalisasi layanan publik.
“Kami berupaya membangun pemerintahan yang responsif, efisien, dan transparan. Pelatihan ASN berbasis kompetensi dan penyederhanaan regulasi merupakan strategi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif,” tuturnya.
Dengan dukungan penuh dari legislatif, Pemkab Kutai Barat optimistis bahwa pelaksanaan RPJMD 2025–2029 akan berjalan optimal dan membawa dampak nyata dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
