KUTAI BARAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) berkomitmen meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah berjalan sejak Januari 2025.
Gedung MPP yang berlokasi di eks Balai Pertemuan Umum (BPU) Tanaa Purai Ngeriman, Kecamatan Barong Tongkok, saat ini tengah memasuki masa evaluasi setelah tiga bulan beroperasi pasca soft launching pada 3 Januari 2025 lalu oleh Wakil Bupati sebelumnya, Edyanto Arkan.
Kepala DPM-PTSP Kutai Barat, Adolfus Edharnus Pontus, menjelaskan selama masa percobaan ini pihaknya masih menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pelayanan, baik dari segi fasilitas maupun kehadiran petugas dari instansi terkait.
“Dalam tiga bulan terakhir ini kami akui pelayanan di MPP belum maksimal. Masih banyak loket dari instansi daerah maupun vertikal yang belum ditempati secara konsisten,” ujar Adolfus saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/4/2025).
Ia mengungkapkan, dari rencana semula sebanyak 24 instansi (16 instansi daerah dan 8 instansi vertikal) yang akan bergabung, kehadiran mereka di lapangan masih belum optimal. Hal ini, kata Adolfus, menjadi salah satu penyebab keluhan dari masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi namun mendapati sejumlah loket kosong.
Selain dari sisi kehadiran petugas, MPP juga mengalami keterbatasan fasilitas penunjang, terutama sarana umum seperti toilet. Adolfus menyebutkan bahwa ketersediaan toilet sangat minim dan beberapa di antaranya mengalami kerusakan.
“Kami telah melaporkan hal ini kepada Asisten II dan berharap mendapat arahan lanjutan. Jarak antara gedung dan toilet juga belum ada jalur penghubung yang layak, menyulitkan pengunjung saat hujan,” jelasnya.
Adolfus juga menyinggung soal anggaran untuk tenaga kebersihan. Selama ini, MPP hanya mengandalkan tenaga cleaning service dari kantor DPM-PTSP yang membantu secara sukarela. Namun pada anggaran perubahan, telah disetujui pergeseran anggaran untuk merekrut tenaga kebersihan khusus.
Meski masih dalam tahap pembenahan, DPM-PTSP tetap optimistis ke depan MPP bisa menjadi pusat layanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses. Adolfus juga berharap masyarakat dapat memberi waktu agar semua kekurangan saat ini bisa segera diperbaiki.
“Prinsip kami adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kami mohon dukungan dan kesabaran warga Kutai Barat. Saat ini kami fokus membenahi internal agar pelayanan benar-benar maksimal ke depannya,” pungkasnya.
Adapun pengelolaan penuh MPP nantinya akan sepenuhnya berada di bawah DPM-PTSP setelah penyerahan aset dari pemerintah daerah dilakukan secara resmi.
Pewarta: Ichal
Editor: Nicha R
