PASER – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hamransyah, turut mendukung koleganya, yakni Anggota DPR RI, Adian Napitupulu yang memberikan tantangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.
Tantangan untuk membongkar dan membrantas praktek tambang ilegal yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), salah satunya di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) turut ia minta agar dilakukan hal serupa di Kabupaten Paser dan sekitarnya.
Paling tampak, kata Hamransyah, yakni distribusi batu bara milik PT Mantimin Coal Mining (MCM) yang beroperasi di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan melintasi jalan umum di Kabupaten Paser.
“Banyak angkutan batu bara milik PT MCM yang melintas di jalan umum. Keruk disana (Kalsel) lalu antar ke sini (Paser) membuat jalan menjadi rusak karena muatan yang melampaui kapasitas,” kata Hamransyah, Senin (16/9/2024).
Menurutnya, PT MCM sudah masuk kategori aktivitas tambang illegal karena tidak menggunakan prinsip penambangan yang baik dan benar. Karena, tambang seharusnya mengangkut hasil kerukan dengan menggunakan jalan sendiri atau jalan hauling.
“PT MCM yang kita lihat tidak begitu. Mereka pakai jalan umum. Belum kita bicara dampak, banyak sudah kasus kecelakaan lalulintas. Tidak usah bicara yang lain, dari perbatasan Muara Komam itu saja sudah banyak kejadian, jadi saya dukung itu tantangannya Adian,” ungkapnya.
Isu terkait tambang ilegal yang ada di Provinsi Kaltim, kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, merupakan isu serius dikarenakan hal ini dapat merugikan negara hingga ratusan miliar jumlahnya, termasuk di Kabupaten Paser.
“Saya sepakat dengan bang Adian. Kita bukan bicara partai, tapi ini demi kebaikan semua pihak. Ini saya suarakan juga agar semua berjalan dengan baik. Usaha tetap jalan dan masyarakat tidak resah dengan maraknya kecelakaan lalulintas dijalan,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Politisi PDIP, Adian Napitupulu, dalam video akun Instagramnya, menyatakan tantangan tersebut setelah mendapat banyak aduan informasi mengenai tambang-tambang ilegal yang beroperasi di Provinsi Kaltim,sebagai ujian bagi Menteri ESDM RI untuk melaksanakan tugasnya.
“Disini waktu nya pak Bahlil diuji. Berani tidak menutup, mengusut, memeriksa semua yang terkait dengan tambang-tambang ilegal di Kutai Barat,” ujar Adian, dikutip dari video unggahannya, Minggu (15/9/2024).
Selain merugikan secara keuangan, dampak tambang ilegal pun dapat merusak alam dan keselamatan masyarakat setempat seperti bencana longsor, dilain sisi pekerja tambang ilegal juga rentan alami kecelakaan kerja karena tidak ada nya pengawasan dalam proses penambangan.
Pewarta: TB Sihombing
