KUTAI BARAT – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Rahman Agus, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai dua Café dan Resto RT 15, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Senin (27/10/2025) pukul 10.00 Wita.
Dalam kesempatan itu, Abdul Rahman Agus menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban moral dan politik setiap anggota dewan untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. “Reses ini dilakukan di luar masa sidang, sehingga kami bisa berdialog terbuka dengan masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan politis kepada konstituen di DPRD Kaltim,” ujarnya.
Politisi asal Long Iram ini menjelaskan bahwa masa resesnya berlangsung selama lima hari, sejak 27 hingga 30 Oktober 2025. Menurutnya, momentum ini penting bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke dapil, mencatat aspirasi masyarakat, dan membawa hasilnya ke forum legislatif agar dapat ditindaklanjuti bersama Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pada hari pertama, legislator Karang Paci ini menggelar reses di Kelurahan Barong Tongkok, Kampung Sendawar, dan Belempung Ulaq. Selanjutnya, ia dijadwalkan melanjutkan kegiatan di Kampung Bangun Sari dan Banjar Rejo (Kecamatan Linggang Bigung), Kampung Tering Lama, Tering Baru, Mujan, dan Kelubaq (Kecamatan Tering), serta Kampung Sumber Bangun, Muliaq (Kecamatan Sekolaq Darat), dan Kampung Muyub Aket (Kecamatan Long Iram).
“Kegiatan reses ini sudah yang ke-10 selama saya menjabat sebagai wakil rakyat Kubar–Mahulu periode 2024–2029. Selain reses, kami juga melakukan sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan,” tambahnya.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan bantuan bagi kelompok tani (Gapoktan) hingga usulan program bantuan ternak seperti sapi, kambing, dan unggas. H. Agus menyebut program tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Tahun 2027.
“Banyak masukan yang kami terima dari masyarakat, terutama soal infrastruktur, rumah layak huni, serta peningkatan fasilitas rumah ibadah. Semua catatan ini akan kami bawa untuk diperjuangkan di tingkat provinsi,” pungkasnya.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
