KUTAI BARAT – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edy Ulohan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) untuk bersilaturahmi dan melakukan konsolidasi bersama jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN setempat. Kunjungan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Edy sejak ia dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.
Rombongan Edy Ulohan yang juga didampingi staf DPR RI tiba di Sekretariat DPD PAN Kutai Barat di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Barong Tongkok, pada Kamis (15/5/2025) sekitar pukul 10.00 WITA. Kehadirannya disambut oleh Sekretaris DPD PAN Kubar, Asrani, mewakili Ketua DPD PAN, H. Sopiansyah, bersama para pengurus.
Kepada Media Kaltim, Edy menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah konsolidasi untuk menyusun strategi kerja partai, terutama dalam merancang program-program Komisi II DPR RI yang bisa diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
“Penting bagi kami membangun sinergi agar kader-kader PAN di Kutai Barat semakin aktif berperan di tengah masyarakat. Banyak warga memiliki potensi dan akses yang bisa dikembangkan untuk membangun wilayahnya,” ujar Edy.
Ia juga menyinggung pentingnya silaturahmi pasca pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN sebagai upaya penguatan organisasi. “Kami ingin memperkuat struktur dan semangat partai hingga ke daerah-daerah,” jelasnya.
Menurut Edy, terdapat sejumlah aspirasi masyarakat Kutai Barat yang belum terealisasi, seperti penerangan jalan, infrastruktur jalan, hingga irigasi pertanian. Tiga isu besar ini menjadi perhatian utama, apalagi selaras dengan prioritas nasional di bawah kepemimpinan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketahanan Pangan.
“Infrastruktur jalan menjadi keluhan masyarakat hampir satu dekade terakhir. Saya melihat langsung kondisi jalan yang tidak terurus, dan ini menjadi PR kami untuk diperjuangkan melalui APBN,” tegasnya.
Edy menambahkan bahwa selama ini alokasi anggaran dari APBD kabupaten maupun provinsi dinilai belum signifikan, sehingga peran anggaran pusat sangat dibutuhkan. Ia juga mengabarkan bahwa sejak 2024, Kementerian PUPR telah mengeluarkan surat edaran yang membuka peluang penggunaan APBN untuk perbaikan jalan provinsi, nasional, hingga kabupaten.
“Untuk anggaran 2026, akan kami perjuangkan mulai tahun ini agar pembangunan dan perbaikan jalan di Kubar dan Mahakam Ulu segera terealisasi,” ungkapnya.
Mengakhiri kunjungan, Edy menegaskan komitmennya dalam menyerap aspirasi warga dan memperjuangkannya di parlemen. “Ini adalah kunjungan pertama saya ke Kutai Barat, setelah sebelumnya berkunjung ke Mahakam Ulu. Kami ingin hadir, mendengar, dan membawa solusi melalui jalur anggaran pusat,” pungkasnya.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
