spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

PAD Kubar 2025 Nyaris Tercapai, Realisasi Tembus 98,35 Persen atau Rp236,9 Miliar

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sebesar Rp240,9 miliar. Hingga 19 Desember 2025, realisasi PAD telah mencapai Rp236,9 miliar atau setara 98,35 persen dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Kutai Barat, Philip Silitonga, menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil perhitungan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan, angka realisasi tersebut belum memperhitungkan pendapatan hingga 31 Desember 2025.

“Secara realistis, berdasarkan prediksi yang sudah kami tetapkan, kami meyakini target PAD 2025 ini sangat mungkin tercapai 100 persen,” ujarnya.

Philip mengakui, sepanjang Januari hingga Desember 2025 terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi penerimaan daerah. Salah satu yang paling dirasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, di samping kondisi ekonomi yang cenderung melemah sepanjang tahun ini.

Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian pendapatan daerah. Bapenda Kutai Barat secara aktif melakukan sosialisasi pajak hingga ke kampung-kampung, serta memberikan edukasi ke sekolah-sekolah seperti SMAN dan SMKN. Selain itu, program gebyar pajak juga digelar untuk menarik minat masyarakat agar lebih patuh dan aktif membayar pajak.

Baca Juga:   Wakapolres Kutai Barat Pimpin Rapat Anev Mingguan, Dorong Peningkatan Layanan Publik

Menurut Philip, langkah-langkah tersebut memang belum sepenuhnya menutup seluruh kelemahan yang ada. Namun, upaya yang dilakukan dinilai cukup signifikan dalam mendongkrak penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi.

Ia juga menyinggung adanya dampak efisiensi anggaran, terutama terkait perjalanan dinas. Di sisi lain, Bapenda justru dituntut untuk lebih sering turun ke lapangan. Kondisi tersebut membuat beberapa agenda harus dijadwalkan ulang, termasuk pemutakhiran data lapangan, penagihan, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Meski ada keterbatasan, kami tetap berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar penerimaan daerah tetap terjaga dan target PAD bisa tercapai,” pungkasnya. (Ichal)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

BERITA POPULER