ANGIN politik di Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak lebih cepat daripada yang dibayangkan. Sejak Pilkada 2024 yang penuh kejutan, termasuk diskualifikasi pasangan Edi Damansyah–Rendi Solihin, membawa Kukar ke fase transisi yang sulit ditebak. Dua poros yang dulu berjalan beriringan kini berbeda arah.
Terpilihnya Rendi Solihin sebagai Ketua DPC PDIP Kukar periode 2025–2030 bukan sekadar pergantian kepengurusan. Ini regenerasi besar dalam tubuh PDIP Kukar. Rendi adalah figur muda kelahiran 1991 yang pernah menjadi anggota DPRD termuda dengan suara terbesar pada Pemilu 2019. Kini, ia memimpin mesin politik banteng moncong putih di Kukar.
Yang sering luput dari pengamatan publik, Rendi adalah kader yang memang tumbuh dari PDIP. Sebelum naik ke legislatif, ia menjabat Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPC PDIP Kukar. Sekarang, sebagai Wakil Bupati, ia menjadi wajah muda yang mendapat mandat keberlanjutan partai di pemerintahan.
Dalam Konferda–Konfercab 8 Desember 2025, DPP menetapkan Rendi bersama Andi Faisal sebagai Sekretaris dan Sugeng Hariadi sebagai Bendahara. Pernyataan Andi Faisal menguatkan arah PDIP Kukar: “Kami tetap tegak lurus pada perintah DPP, dan tegak lurus pada arahan Dewan Penasihat Partai, Edi Damansyah.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengaruh Edi Damansyah tetap menjadi pilar konsolidasi PDIP Kukar. Regenerasi berjalan lewat Rendi, tetapi fondasi lama masih berfungsi sebagai penyangga arah partai. Dukungan PDIP terhadap pemerintahan Aulia–Rendi pun kembali ditegaskan: “Fraksi PDIP akan memastikan kebijakan Bapak Aulia berjalan untuk kepentingan masyarakat.”
Saat PDIP merapatkan barisan, di sisi lain Bupati Aulia Rahman Basri bergerak ke jalur berbeda. Aulia, yang secara administratif masih tercatat sebagai kader PDIP, hadir dalam Rakerda Gerindra Kaltim pada 23 November 2025 lalu. Dan ini jelas bukan sekadar hadir sebagai tamu.
Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, secara gamblang menyebut bahwa Aulia sudah memiliki KTA Gerindra. “Keinginan bergabung itu sudah disampaikan sejak beliau dilantik sebagai Bupati Kukar,” ucap Seno.
Saat ditanya wartawan, Aulia memilih menjawab diplomatis. “Apa pun yang kita lakukan hari ini, kita ingin memberikan kesempatan pembangunan yang terbaik untuk Kukar.”
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kukar, Alif Turiadi, memberi sinyal kuat bergabungnya Aulia ke Gerindra dengan mengirim foto KTA sambil menjawab singkat. “Insya Allah.” Itu cukup bagi publik untuk membaca arah pergerakannya. Proses hijrah politik itu, tampaknya, tinggal menunggu pengumuman resmi saja.
Menariknya, dua pergerakan poltik ini terjadi hanya dalam beberapa pekan. PDIP merapikan struktur di bawah kepemimpinan Rendi, sementara Gerindra memperkuat barisannya dengan masuknya Aulia.
Satu poros menguat lewat energi muda, poros lainnya menambah kekuatan, lewat figur kepala daerah. Jika dinamika ini tidak dikelola dengan kehati-hatian, relasi politik di dalam pemerintahan Aulia–Rendi bisa berubah menjadi tarik-menarik antara dua agenda partai besar.
Sejak awal, publik sudah membaca bahwa Aulia dan Rendi datang dari latar politik yang berbeda. Kini perbedaan langkah politik keduanya makin terlihat. Pemerintahan membutuhkan kecermatan, agar perbedaan itu tidak berubah menjadi dikotomi birokrasi atau gesekan dalam pelayanan publik.
Terlebih ketika bayangan kontestasi 2029 sudah mulai terasa hari ini. Jika tensi politik meningkat sejak dini, tak mustahil program-program besar dalam RPJMD justru terdesak di tengah tarik-menarik dua arus politik.
Agenda seperti Rp150 juta per-RT, layanan berobat gratis cukup dengan KTP, serta beasiswa siswa–mahasiswa, harus tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terjebak dalam silang kepentingan partai.
Regenerasi PDIP lewat Rendi adalah energi baru bagi Kukar. Hijrah politik Aulia ke Gerindra adalah realitas yang harus diterima. Keduanya sah dalam dinamika politik. Namun dua arus ini jangan sampai mengaburkan fokus pemerintah daerah yang seharusnya tetap solid bekerja untuk rakyat.
Kukar tidak membutuhkan pola konflik. Kukar membutuhkan ketenangan, konsistensi, dan keberanian menjaga ritme kerja. Pemerintahan harus berdiri di atas konstitusi dan mandat rakyat, bukan mengikuti arus kepentingan partai mana pun. Politik boleh berubah arah, tetapi pemerintahan tidak boleh ikut limbung. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
