KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para petinggi dan camat se-Kabupaten Kutai Barat tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Auditorium Aji Tullur Jejangkat (ATJ), Kompleks Perkantoran Pemkab Kubar, pada Jumat (19/9/2025).
Dalam sambutannya, Kepala DPMPK sekaligus Plt. Asisten I Setdakab Kutai Barat, Erik Victory, mengimbau seluruh pengurus dan pengawas Koperasi Desa (Kopdes) untuk melaksanakan petunjuk teknis (juknis) dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kejujuran, keterbukaan, serta semangat gotong royong.
“Kami berharap pemerintah kampung/desa terus memberikan dukungan dan pendampingan agar koperasi bisa berkembang secara profesional. Dan kepada masyarakat, mari bersama-sama mengawal, mengawasi, serta berpartisipasi aktif dalam memajukan Koperasi Desa Merah Putih demi terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera,” ujarnya.

Erik menambahkan, Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan masyarakat untuk membangun desa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menegaskan pentingnya menjadikan juknis dan juklak dari Kementerian Perdagangan sebagai pedoman resmi dalam penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan pembinaan Kopdes Merah Putih.
“Pedoman ini menjadi dasar dalam pencatatan keuangan secara rutin, inventarisasi aset, pengelolaan arsip dokumen, hingga pengawasan internal maupun eksternal yang harus dilakukan secara transparan,” tegasnya.
Nanang juga menekankan agar laporan berkala—baik bulanan, triwulan, maupun tahunan—disampaikan tepat waktu dan dievaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih melalui bimbingan teknis yang akan difasilitasi pemerintah kampung.
“Dengan demikian, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat dikelola secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri Tim Pertimbangan Bupati dan Wakil Bupati, para camat, petinggi kampung se-Kutai Barat, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pewarta: Ichal
Editor: Nicha R






