KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Petinggi dan Kepala Adat se-Kutai Barat Tahun 2025, Selasa (5/8/2025), di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), komplek perkantoran Pemkab Kubar. Rakor ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam pembangunan kampung secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Ketua TP PKK Maria Christina Mozes Edwin, Plt Asisten I Setdakab Kutai Barat Erik Victory, camat, petinggi, kepala adat, serta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Erik Victory, menyampaikan perkembangan Dana Kampung (DK) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2025. Ia mengatakan, tahap pertama pengajuan DK telah masuk dari 189 dari total 190 kampung, atau setara 99,5 persen.
“Sementara tahap dua baru diajukan oleh lima kampung atau 2,63 persen. Untuk ADK, tahap satu telah dicairkan 100 persen ke 190 kampung, sedangkan tahap dua masih menunggu perubahan,” terang Erik.
Ia menegaskan, dana yang telah disalurkan wajib segera direalisasikan dan dipertanggungjawabkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat.
“Petinggi sebagai penanggung jawab harus terbuka dalam setiap proses. Kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), kami harapkan dapat mendampingi sekaligus memberi masukan dan teguran bila pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan APBDKam,” jelasnya.
Erik juga menambahkan, Rakor kali ini diikuti 190 petinggi kampung, 4 lurah, dan 16 camat se-Kutai Barat. Menurutnya, Rakor menjadi forum komunikasi dua arah serta sarana untuk menyinergikan program pemerintah pusat, daerah, hingga desa, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan kampung.
Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, dalam sambutannya menyatakan bahwa Rakor ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi momentum penting untuk membahas isu-isu strategis di tingkat kampung dan masyarakat adat.
“Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta membangun motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Saya berharap, kita semua bisa bersinergi, merapatkan barisan, dan serius membangun Kutai Barat,” tegas Frederick.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap seluruh elemen pemerintahan kampung dan masyarakat adat dapat memperkuat komitmen dalam membangun daerah secara berkelanjutan dan akuntabel.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
