KUTAI BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna VII Masa Sidang I Tahun 2025, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Rapat digelar pada Senin (14/4/2025) pukul 10.30 Wita, bertempat di ruang sidang utama Kantor DPRD Kutai Barat, Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, Sekretaris Daerah Ayonius, jajaran Forkopimda, 16 anggota DPRD, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Pandangan pertama disampaikan oleh Ketua Fraksi Gabungan Gerindra, Demokrat, dan PKS (GDK), Sadli, yang memberikan apresiasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Sadli menyebut, realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp249,08 miliar dari target Rp153,36 miliar, atau sekitar 162,41 persen.
“Ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp48,06 miliar atau 23,91 persen dari tahun sebelumnya. Kami sangat mengapresiasi capaian ini dan mendorong agar potensi-potensi PAD lainnya terus digali dan dioptimalkan,” ujar Sadli.
Sementara itu, pandangan Fraksi Golkar disampaikan oleh Errye Sugyanto, yang menyatakan bahwa fraksi belum dapat memberikan saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD karena belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengawasan dan koordinasi internal pemerintah, serta menyarankan perbaikan citra publik melalui media sosial, khususnya dalam isu-isu strategis seperti stunting, kemiskinan, serta infrastruktur yang belum terselesaikan.
“Semua ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Kutai Barat 2025–2030 yakni Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat,” tegas Errye.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Yudi Hermawan. Ia menekankan bahwa LKPJ 2024 merupakan hasil kerja pemerintah sebelumnya, sehingga pembahasan oleh DPRD perlu tetap mempertimbangkan kesinambungan pembangunan daerah.
Yudi menegaskan pentingnya menjaga benang merah dari empat arah kebijakan strategis, yakni: peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor unggulan daerah, serta pemantapan birokrasi yang profesional.
Lebih lanjut, fraksinya menyuarakan dukungan terhadap 11 misi strategis daerah untuk lima tahun ke depan, yang meliputi pengurangan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata, serta dukungan terhadap riset dan pelestarian budaya lokal.
“Pemerintah perlu fokus pada enam bidang strategis: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Pewarta: Ichal
Editor: Nicha R.
