BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim semakin serius dalam memanfaatkan data sebagai dasar pembangunan daerah. Melalui Satu Data Summit 2024 yang digelar di Hotel Novotel, Balikpapan, Kamis (7/11), berbagai pemangku kepentingan berkumpul untuk memperkuat tata kelola data yang terintegrasi.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa data yang akurat dan terpadu menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi Kaltim.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa peran data sangat vital dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang menetapkan Diskominfo Kaltim sebagai walidata serta pengelola statistik sektoral di provinsi ini.
“Data yang disiapkan dengan baik menjadi sumber penting dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam merumuskan program pembangunan dan meningkatkan layanan publik,” ujar Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni menambahkan bahwa upaya pengelolaan data di Kaltim menunjukkan hasil positif. Provinsi ini berhasil meraih Bhumandala Award sebagai peringkat kedua dalam kategori pengelolaan data geospasial tingkat nasional. Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa Kaltim telah mampu memanfaatkan data untuk mendukung pembangunan yang terukur dan sistematis.
“Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas data yang ada dan menjadikannya landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah,” lanjut Sri Wahyuni.
Dijelaskannya bahwa dalam pertemuan Satu Data Summit ini, Diskominfo Kaltim telah membahas perkembangan pengelolaan data ketahanan nasional. Dari 399 elemen data yang dibutuhkan, sebanyak 135 elemen data telah terakomodasi dalam Daftar Data Kaltim Tahun 2024.
Sisanya, 133 elemen data akan dikompilasi dengan produsen data dan direncanakan rilis pada Desember 2024. Adapun 131 elemen data tidak dapat ditambahkan tahun ini karena belum tersedia.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi data. Ia berharap adanya komitmen kuat dari kepala daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengawal dan memperbarui data secara berkala agar dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan.
“Ketika data dimanfaatkan secara maksimal, kita akan semakin sadar bahwa cakupan data perlu diperluas dan diperbarui,” tambahnya.
Melalui Satu Data Summit ini, pemerintah berharap bisa menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menyusun rencana kerja di masa mendatang. Bila data yang dibutuhkan belum tersedia, perlu dilakukan upaya penyediaan dan pelatihan petugas pengelola data.
Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kesinambungan data dari tahun ke tahun, sehingga data dapat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.
“Kami berharap seluruh pihak memiliki persepsi dan komitmen yang sama untuk berbagi data serta memperkuat kolaborasi. Dengan data yang tersedia, perencanaan akan semakin matang dan akurat,” ujar Sri Wahyuni. (diskominfokaltim/adv)
Editor: Agus S
