spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Komisi D DPRD Kutim Sebut Program Beasiswa Belum Tepat Sasaran, Julfansyah : Perlu Pengawasan Ketat

SANGATTA – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Julfansyah menilai program beasiswa yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim masih banyak yang belum tepat sasaran.

Menurutnya, baik program Beasiswa Kutim Tuntas maupun Beasiswa Stimulan perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar menyentuh kalangan yang membutuhkan.

Julfansyah menyebut penerapan beasiswa kini masih terkesan pilih kasih dengan beberapa penerima yang berasal dari keluarga tertentu.

“Sekarang ini ‘kan enggak tepat sasaran, beasiswa itu masih pilih-pilih. Ini keluarga ini dan umum. Kalau beasiswa mau diterapkan, maka memang harus pas realisasinya, kita terapkan yang benar dan akan evaluasi. Harus ditingkatkan pengawasannya,” kata Julfansyah usai mengikuti rapat Badan Musyawarah DPRD Kutim.

Sebelumnya, Pemerintah Kutim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,3 miliar untuk dua program beasiswa tersebut dalam APBD 2024.

Dana tersebut terbagi antara beasiswa kerja sama bagi 17 mahasiswa, Beasiswa Kutim Tuntas untuk 300 mahasiswa diploma dan Strata 1 (S1), serta 80 mahasiswa Strata 2 (S2).

Baca Juga:   Waspadai Risiko Dunia Digital, Diskominfo Kaltim Edukasi Aparatur Desa tentang Etika dan Keamanan Digital

Sementara Beasiswa Stimulan diperuntukkan bagi 380 mahasiswa diploma dan strata 1, 100 mahasiswa strata 2, serta 2.500 siswa SMA/SMK sederajat. Kriteria penerima Beasiswa Kutim Tuntas diatur dengan persyaratan ketat, yaitu akreditasi kampus dan program studi minimal B serta IPK minimal 3.

Sedangkan untuk Beasiswa Stimulan, syaratnya lebih longgar, dengan akreditasi kampus minimal C dan IPK minimal 2,75. Selain beasiswa, Komisi D juga menyoroti pelaksanaan program bantuan seragam dan buku gratis bagi pelajar di Kutim yang dinilai masih kurang optimal.

Julfansyah menyatakan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program ini, mengingat potensi ketidakmaksimalan dalam distribusinya di lapangan.

“Dengan anggaran sebesar itu, pelaksanaan program ini harus benar-benar diawasi. Jangan sampai tidak maksimal atau tidak tepat sasaran, karena ini menyangkut kesejahteraan dan pendidikan anak-anak kita,” pungkasnya. (Ref/adv)

Pewarta : Ramlah Effendy
Editor : Nicha R

BERITA POPULER