BALIKPAPAN – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) se-Kaltim 2024.
Rapat yang mengusung tema “Meningkatkan Kolaborasi Antarinstansi untuk Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Publik dan Kepemerintahan” ini bertempat di Mahakam Ballroom, Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (5/11).
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa rakor ini bertujuan mempererat sinergi antarinstansi pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dalam rangka mempercepat transformasi digital pelayanan publik di Kaltim. “Transformasi digital dalam pemerintahan adalah langkah krusial untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong transparansi, dan memastikan akuntabilitas. Dengan penerapan SPBE, kinerja birokrasi bisa lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran,” kata Faisal dalam laporannya.
Tidak hanya sebagai ajang koordinasi, Rakor SPBE 2024 juga menjadi wadah untuk meninjau capaian dan tantangan penerapan SPBE di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi strategi penguatan infrastruktur digital, peningkatan keamanan data, serta integrasi program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar selaras dalam satu sistem digital yang terpadu.
Dalam kesempatan tersebut, Arief Murdiyatno, Staf Ahli SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesra yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kaltim, menyampaikan bahwa rakor ini adalah langkah penting untuk mempercepat implementasi SPBE yang matang dan berkelanjutan di Kaltim. “Ini adalah momen bagi kita untuk refleksi dan evaluasi atas pencapaian sekaligus tantangan yang telah dihadapi dalam pelaksanaan SPBE di wilayah Kaltim,” ungkap Arief.
Arief juga menekankan bahwa kesuksesan penerapan SPBE di Kaltim sangat bergantung pada peran aktif seluruh OPD dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, rakor ini sangat penting untuk menyusun strategi serta langkah nyata yang mendukung pencapaian indeks kematangan SPBE yang lebih baik. “Harapannya, dari rakor ini para peserta dapat merancang langkah konkret untuk memperkuat peran SPBE sehingga pelayanan publik dapat dirasakan lebih baik oleh masyarakat,” tambahnya.
Untuk diketahui, rakor ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta, yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, perwakilan instansi terkait, serta para pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang terlibat dalam pengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur. Kehadiran peserta yang mencakup beragam instansi ini diharapkan dapat mempercepat kolaborasi dan implementasi layanan SPBE di seluruh wilayah Kaltim. (diskominfokaltim/adv)
Editor: Agus S
