DUA pekan terakhir, isu beras oplosan bikin masyarakat resah. Dari laporan wartawan Media Kaltim di sejumlah daerah, mulai muncul kelangkaan stok dan kenaikan harga. Pedagang pun mengeluh. Tidak sedikit yang terpaksa menahan pasokan karena takut berurusan dengan hukum atau reputasi usaha mereka hancur.
Masalah ini tidak lagi sekadar soal mutu pangan. Sudah berkembang menjadi alarm serius atas kegagalan sistemik dalam pengawasan distribusi dan standarisasi bahan pokok, terutama beras. Fakta-fakta yang terungkap di tingkat nasional dan daerah tidak bisa dianggap remeh.
Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan tiga pejabat PT Food Station sebagai tersangka. Yakni Direktur Utama Karyawan Gunarso (KG), Direktur Operasional Ronny Lisapaly (RL), dan Kepala Seksi Quality Control RP. Mereka diduga memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai SNI. Polisi menyita 132,65 ton beras kemasan 5 kg dan 2,5 kg dari berbagai merek.
“Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka,” tegas Brigjen Helfi Assegaf, Kepala Satgas Pangan Polri (1/8/2025).
Di Kaltim, kasus serupa juga terungkap. Polda Kaltim menetapkan tersangka berinisial H.MA karena menjual beras merek Mawar Sejati Premium dan Rambutan Premium yang tidak sesuai dengan klaim mutu. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan, dua merek itu tidak terdaftar di Badan Pangan Nasional. “Saat dimasak, kualitasnya tidak sesuai standar premium,” katanya.
Menteri Pertanian mengungkap bahwa terdapat 212 merek beras yang diduga terlibat praktik serupa. Potensi kerugian masyarakat akibat manipulasi mutu ini diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun.
Kasus di Bontang semakin memperjelas bahwa ini bukan kejadian tunggal. Pemkot Bontang melalui DKP3 bersama Satgas Pangan Polres Bontang melakukan monitoring di sejumlah kelurahan dan menemukan ratusan kilogram beras bermerek Sania dan Fortune yang diduga dioplos. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menginstruksikan penarikan produk dan pengujian laboratorium.
“Kami akan panggil distributor untuk mencari solusi agar penarikan ini tidak merugikan agen yang menjual,” jelasnya.
Pemkot juga mengarahkan masyarakat beralih ke beras subsidi SPHP. TPID Kota Bontang telah memeriksa sejumlah swalayan dan gudang distribusi. Hasilnya, stok bermasalah sudah tidak beredar di toko ritel, dan sisa stok di gudang akan dimusnahkan.
Sementara itu, Dinas Pangan Berau menyatakan belum menemukan indikasi beras oplosan, namun berencana melakukan inspeksi bersama tenaga ahli. Di Balikpapan, pengawasan lebih difokuskan pada penjualan di atas HET. Disdag sudah memanggil beberapa distributor untuk klarifikasi harga.
Masalah ini menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak bisa hanya satu institusi yang menangani. Kementerian, lembaga pangan, dinas teknis, dan aparat hukum harus turun langsung, bekerja cepat, dan saling koordinasi.
Beberapa hal perlu segera dibenahi agar persoalan tidak meluas.
Pertama, wajibkan uji mutu sebelum beras masuk ke pasar. Jangan hanya andalkan label dan kemasan.
Kedua, awasi seluruh jalur distribusi. Jangan berhenti di pengecer. Distributor dan produsen harus diaudit.
Ketiga, beri informasi yang jelas soal standar beras. Termasuk kadar patah dan kandungan air.
Keempat, siapkan cadangan stok di daerah. Jangan biarkan kelangkaan memicu panic buying atau spekulasi harga.
Kelima, perkuat aturan. Hukum pelaku yang terbukti curang, termasuk yang ada di level atas.
Kondisi ini sudah mengganggu rantai pasok nasional. Tidak bisa ditangani setengah-stengah. Bila dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga kredibilitas negara dalam menjamin keamanan pangan. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
